Kamis, 29 September 2022

Tata Kelola Anggaran Provinsi Kaltara Sepertinya Belum Transparan

24 Maret 2022 12:17
Ramses H. Lubis

Hits: 11

EDITORIAL [seraungpos.com] – Ramses H Lubis (Pemimpin Redaksi)

MASIH adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang enggan menyampaikan detail anggaran ke publik sepertinya bisa menjadi parameter bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih belum transparan.

Sesuai aturan tentang keterbukaan informasi publik, apalagi jika menterjemahkan UU Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya seluruh dokumen anggaran itu sifatnya terbuka, dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Perlu dipahami bahwa data dan informasi anggaran sangat relevan untuk bisa diakses publik karena berkaitan langsung kepada pemenuhan hak publik yang ingin mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan.

Sebagai salah satu contoh adalah detail penggunaan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat, dalam rencana anggaran tahun 2021.

Masyarakat tidak bisa menemukan adanya kegiatan rencana anggarannya, padahal di tahun tersebut ada sedemikian besar serapan anggaran tersalurkan melalui Biro tersebut.

UU Pengelolaan Keuangan Daerah jelas-jelas mengamanatkan bahwa seharusnya semua dokumen anggaran bersifat terbuka dan harus diberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui detailnya karena bagaimanapun penggunaan anggaran tersebut bukanlah pada tingkatan rahasia negara yang harus ditutupi dari akses publik. 

Anggaran keuangan daerah yang ditipkan melalui pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk dibelanjakan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Atas amanat itu pula, akses publik untuk mengetahui detail penggunaannya sangat diperlukan sebagai bagian dari pengawasan.

Bahkan ada pula diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini jelas menekankan adanya kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi perencanaan dan keuangan daerah kepada publik.

Namun pada kenyataannya, untuk transparansi tata kelola keuangan daerah di Kaltara, masih jauh panggang dari api. Walaupun sedemikian jelas regulasi ataupun perundangan mengaturnya, nyatanya tetap dilanggar dan transparansi keuangan daerah belum sistemik berjalan.

Apakah masayarakat harus bersurat dulu melalui PPID hanya sekedar untuk mengetahui tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran, sementara sudah ada regulasi yang mengatur agar tata kelola keuangan daerah mesti dibuka seluas-luasnya bagi publik.

Hal ini sepertinya hanya para petinggi yang telah dipilih rakyat di Kaltara yang bisa menjawabnya.

Ada hal menarik pula, terindikasi adanya beberapa pembelanjaan yang masuk anggaran daerah dan telah selesai tahap lelang, namun pada jika ditelusur di tahap perencanaan anggaran hal tersebut tidak ditampilkan.

Hal seperti inilah yang justru menimbulkan pertanyaan bernada minor di kalangan masyarakat.

Mengingat pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008, bahwa informasi dokumen pelaksanaan (DPA) harus bisa diakses oleh masyarakat, bahkan tidak perlu harus berkirim surat permohonan informasi.

Bukan hanya DPA saja, pemerintah daerah seharusnya menyampaikan informasi pengelolaan anggaran sejak proses perencanaan anggaran secara keseluruhan, jadi masyarakat bisa turut serta dalam pengawasan penggunaan anggaran yang bersifat dari rakyat tersebut.

Namun jikalau informasi perencanaan tidak di-publish, maka masyarakat tidak akan tahu apa yang sedang direncanakan pemerintah terhadap uang rakyat, begitu juga dengan informasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggarannya menjadi kabur.

Sangat penting di era demokrasi dan digitalisasi informasi ini, pemerintah daerah yang mendapat titipan anggaran uang rakyat benar-benar bisa transparan dalam pembelanjaannya untuk juga kepentingan rakyat.

Jika mengaku terpilih secara demokratis mestinya tidak akan riskan untuk membuka akses tata kelola anggaran ke publik seluas-luasnya agar bisa diawasi oleh para konstituen yang telah memilihnya.

Kaltara Presisi, Transparansi Anggaran harus Pasti. (*)

TAGS:

Berita Terkait

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.